UNIKA Repository

KEWENANGAN DOKTER DAN BIDAN DALAM MENYIMPAN OBAT DAN PEMBERIAN OBAT. ( PENELITIAN HUKUM PERBANDINGAN TERHADAP UNDANG UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN KEPMENKES NOMOR 900/MENKES/SK/VII/2002 TENTANG REGISTRASI DAN PRAKTIK BIDAN )

RAHMAWATI, DETI (2007) KEWENANGAN DOKTER DAN BIDAN DALAM MENYIMPAN OBAT DAN PEMBERIAN OBAT. ( PENELITIAN HUKUM PERBANDINGAN TERHADAP UNDANG UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN KEPMENKES NOMOR 900/MENKES/SK/VII/2002 TENTANG REGISTRASI DAN PRAKTIK BIDAN ). Masters thesis, Unika Soegijapranata.

[img]PDF
Restricted to Repository staff only

330Kb

Abstract

Tenaga kesehatan dalam mengabdikan diri dalam pelayanan kesehatan harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan profesinya sehingga berwenang untuk melakukann upaya kesehatan yang sesuai dengan kompetensi. Kewenangan dokter dan bidan dalam menyimpan dan memberikan obat dalam pelayanan kesehatan menimbulkan beberapa persepsi yang berbeda beda dilapangan sehingga perlu lebih lanjut dibahas mengenai kewenangan tersebut dilihat dari kajian hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normative jenis perbandingan.Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Meneliti masalah normative,membuat perbadingan antar fenomena dan melihat hubungan sebab akibat. Sistematik penulisan terdiri dari lima bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Ilmu farmasi dari dahulu mengalami perkembangan yang sangat pesat hal ini berhubungan dengan kebutuhan manusia akan manfaat obat dalam penyembuhan penyakitnya sehingga banyak di temukan formulasi obat yang baru. Maka diperlukan suatu farmakope untuk menjadikan pedoman dalam pembuatan obat obatan dan dibuat klasifikasi obat agar mudah dalam pengawasan, pembinaan di lapangan. Pemerintah membuat Peraturan Peraturan yang mengatur mengenai mutu. kemanfaatan dan keamanan obat agar dapat melindungi masyarakat. Kewenangan penyimpanan obat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998. Dalam Undang Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian harus tenaga kesehatan yang berwenang untuk itu akan tetapi dengan terbitnya Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, seorang dokter berwenang menyimpan obat dengan jenis dan jumlah yang dijinkan dan menyerahkan obat apabila berada di daerah terpencil, tidak ada apotik di wilayah tersebut. Meskipun hal ini tidak ditindak lanjuti dengan petunjuk teknisnya. Bidan melakukan pelayanan kebidanan yaitu pelayanan professional yang melayani pelayanan kesehatan kepada ibu dalam kurun waktu masa reproduksi dan bayi baru lahir. Dalam pelayanan kebidanan diperlukan obat obatan dan kewenangan bidan dalam menyimpan obat diatur dalam Kepmenkes Nomor 900/Menkes/S/VII/2002. Dengan penjelasan diatas maka terdapat perbedaan kewenangan dokter dan bidan dalam menyimpan dan pemberian obat..Yang dapat menyebabkan perbedaan tersebut adalah pendidikan, peraturan peraturan yang mengatur kewenangan tersebut serta kurikulum farmasi dipendidikan yang disesuaikan dengan fungsi dan kompetensiny

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:Social Sciences > Law > Trade and Industrial Law
Divisions:Magister of Health Law
ID Code:987
Deposited By:Mas Teguh M
Deposited On:11 Mar 2013 15:59
Last Modified:30 Apr 2013 14:30

Repository Staff Only: item control page