UNIKA Repository

PERBEDAAN PANDANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

NORIEGA, TAURINA HAPPY (2010) PERBEDAAN PANDANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM. Other thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA.

[img]PDF (Available document only in library of Soegijapranata Catholic University)
Restricted to Repository staff only

292Kb

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perbedaan pandangan perkawinan beda agama menurut agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Khonghucu, serta mengetahui upaya hukum yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan beda agama; dan mengetahui seharusnya Undang-Undang Perkawinan mengatur perkawinan beda agama dalam masyarakat yang beragam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perkawinan beda agama yang ada di Indonesia. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel secara sengaja dengan kriteria responden dan narasumber. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstuktur dan terbuka. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Agama Katolik masih membuka kemungkinan perkawinan beda agama, sedangkan agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Khonghucu melarang perkawinan beda agama. Agama Katolik menyadari bahwa negara Indonesia mayoritas beragama Islam, sedangkan umat Katolik kurang lebih hanya 3%, maka Gereja berpandangan realistis, sehingga ada jalan keluar terhadap perkawinan beda agama, dimana umat yang beragama Katolik diberi kesempatan dan diijinkan untuk melangsungkan perkawinan dengan umat yang beragama non Katolik. Sebelum tahun 1974, perkawinan antara umat Islam dan non Islam (Ahlul Kitab) tidak dilarang karena dengan tujuan laki-laki sebagai kepala keluarga dapat mengarahkan isteri untuk pindah ke agama Islam. Secara umum ada 2 (dua) upaya hukum untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia, yaitu upaya hukum melalui jalur litigasi dan jalur legislasi. Jalur litigasi, yaitu dengan meminta Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan Penetapan Pengadilan tersebut, pasangan beda agama yang akan menikah dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan jalur legislasi, yaitu dengan mengubah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan menambah pasal-pasal khusus dan tegas mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama.

Item Type:Thesis (Other)
Subjects:Social Sciences > Law > Private Law
Divisions:Faculty of Law
ID Code:7576
Deposited By:Mas Teguh M
Deposited On:17 May 2013 14:03
Last Modified:17 May 2013 14:03

Repository Staff Only: item control page