UNIKA Repository

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEKAN IMUNISASI NASIONAL DAN PEMENUHAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI

Sadaryun, Eddi (2007) KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEKAN IMUNISASI NASIONAL DAN PEMENUHAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI. Masters thesis, Unika Soegijapranata.

[img]PDF
Restricted to Repository staff only

188Kb

Abstract

Indonesia sebagaimana Negara lain dibelahan dunia ini memiliki keinginan yang sama, menghendaki kesejahteraan untuk warga negaranya. Kesejahteraan ini tentu saja menyangkut pula kesehatan. Dalam penanggulangan penyakit polio pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dilakukannya Pekan Imunisasi Nasional terhadap semua balita ( 0 – 59 bulan ) tanpa memandang status imunisasi polio sebelumnya. Kebijakan ini bagi masyarakat dapat menimbulkan beragam reaksi, menerima atau menolak imunisasi. Karena imunisasi merupakan bagian dari tindakan medis yang harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang Kebijakan Pemerintah tentang Pekan Imunisasi Nasional, Hak untuk menentukan Nasib Sendiri, dan bagaimana hubungan kebijakan pemerintah tentang Pekan Imunisasi Nasional dengan Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri. Untuk itu dilakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menguji secara logis masalah masalah kebijakan pemerintah tentang Pekan Imunisasi Nasional dan Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri guna mendapatkan gambaran dan melihat hubungan antara keduanya. Karakteristik penelitian yuridis normatif ini dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa Kebijakan Pemerintah Tentang Pekan Imunisasi Nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan juga melindungi masyarakat dari malapetaka yang ditimbulkan sedini mungkin. Hak pasien dapat ditemukan dalam Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang praktik Kedokteran , yaitu hak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang kedokteran, hak atas pendapat dokter lain, hak menolak tindakan medis, hak mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis antara lain hak memilih dokter dan hak memiih sarana kesehatan, hak mendapatkan isi rekam medis. Kesimpulan : bahwa Kebijakan Pemerintah tentang Pekan Imunisasi Nasional tidak memenuhi sebagian hak pasien berupa Hak Untuk menentukan Nasib Sendiri.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:Social Sciences > Social Problem and Service
Divisions:Magister of Health Law
ID Code:708
Deposited By:Mas Teguh M
Deposited On:05 Mar 2013 14:47
Last Modified:06 May 2013 15:56

Repository Staff Only: item control page